KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH

Bangsa kita agaknya dalam memilih bagaimana berdemokrasi yang sesuai denga jati diri kita kebingungan. Lihatlah, dulu muncul di era orde lama demokrasi liberal, lalu diganti demokrasi terpimpin dan kemudian di era orde baru berganti demokrasi Pancasila. Saking bingungnya, salah seorang tokoh reformasi mengatakan :"Yang kita perlukan adalah demokrasi tanpa embel-embel". Kita masih ingat, dulu demokrasi terpimpin pernah 'tersesat' menjadi diktator ala Bungkarno. Sedangkan demokrasi Pancasila ala Pak Harto akhirnya juga 'tersesat' kearah kediktatoran. Lantas bagaimana "model" demokrasi kita ?

Mungkin jawabannya, bisa kita baca kembali sila ke empat dari Pancasila. Di sana disebutkan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan/ perwakilan". Jadi jelas, yang diinginkan oleh founding fathers adalah demokrasi yang dipimpin, tetapi bukan dipimpin oleh seseorang (figur). Pada sila tersebut jelas bahwa yang hendaknya memimpin adalah Hikmah. Dan hikmah itu karena asli diambil dari istilah al Qur'an, bagi umat Islam adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa (Allah). Dalam surat Luqman, hikmah itu pernah diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi, monggo saja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Panjenengan tak perlu malu-malu untuk meminta nasehat Allah (melalui al Qur'an) bila sedang bermusyawarah mencari inspirasi untuk membuat undang-undang. Bukankah nasehat al Qur'an itu selalu akan baik untuk bangsa ini. Bila Anda tak percaya hal itu maka panjenengan mengingkari Pancasila. Dan disini, umat Islam sudah lebih dari cukup untuk menjadikan ajaran Allah sebagai sumber hukum, dan tak perlu mencari cantelan dari Piagam Jakarta yang selalu diperdebatkan. Tinggal persoalannya mau apa tidak ? Ataukah menunggu tsunami jilid III dan gempa bumi jilid II bagi bangsa ini ? Dan bagi yang non Islam jangan khawatir, apa yang baik dan dinasehatkan oleh Allah itu selalu baik buat bangsa kita. Maka bermusyawarahlah ! Wallahu a'lam bi al shawab.